Oleh : Haris Semiawan (Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)
Warga Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan pesta demokrasi berupa pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Pilkada DKI Jakarta merupakan barometer secara nasional, karena secara politis pusat pemerintahan berada di ibukota, yakni Jakarta. Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta yang nanti akan diikuti oleh kurang lebih 7,4 juta jiwa orang pemilih itu akan memilih pemimpin DKI Jakarta lima tahun kedepan.
Kita semua tahu bahwa yang sudah mendaftar ke KPUD ada tiga bakal pasangan calon, yakni : 1. Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat yang diusung oleh PDI-P, Golkar, Nasdem dan Hanura, 2. Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni (yang diusung oleh Demokrat, PPP dan PAN, 3. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Ketiga bakal pasangan calon tersebut harus sabar menunggu hasil penetapan KPUD tanggal 24 Oktober nanti, siapa yang akan maju mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun depan.
Politik dan Parpol
Inilah uniknya politik, segala sesuatu tidak bisa ditebak secara pasti, sebentar jadi kawan dan sebentar pula berseberangan jalan. Tentu kita masih ingat bagaimana sang petahana, yakni Ahok, panggilan akrab dari Basuki Tjahaja Purnama, dulu merupakan kader Gerinda, dan Gerindalah yang mengusung Ahok menjadi Wakil Gubernur mendampingi Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Kemudian, Ahok mengundurkan diri dari parpol Gerindra pada 2014 lalu. Selanjutnya, Ahok ingin mengikuti Pilkada melalui jalur independen atau perorangan dan tanpa diusung oleh parpol, dibentuklah “Teman Ahok”. Sampai sampai ada gerakan pengumpulan KTP, dan sudah terkumpul sebanyak1 juta KTP. Lagi-lagi, akhirnya Ahok memilih untuk diusung oleh kendaraan politik yang bernama Parpol.
PDI Perjuangan sebagai partai politik yang besar, dengan 28 kursi dari 106 kursi DPRD DKI Jakarta, semestinya bisa mengusung sendiri paket pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Kita tahu ada kader PDI-P yakni Walikota Surabaya yang populer, ibu Risma yang digadang-gadang sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari PDI-P dan diprediksi akan menjadi saingan berat Ahok, namun tidak dilakukan oleh Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih ini. Dan dipenghujung akhirnya PDI-P mendukung pasangan petahana, Ahok-Djarot.
Tidak semua garis kebijakan partai selalu diaminin oleh para kadernya. Dalam usung mengusung calon, ada kader yang membelot dari keputusan partai. Beberapa kader itu seperti Boy Sadikin (Mantan Ketua DPD PDI-P Jakarta) memilih mundur dari partai dan lebih mendukung pasangan Anis-Sandiaga Uno. Selain Boy, Ruhut Sitompul dan Hayono Isman dari Demokrat, mereka lebih mendukung Ahok-Djarot daripada Agus-Sylviana calon dari Demokrat. Begitu pula tiga kader Hanura yang lebih dulu dipecat karena menolak untuk mendukung Ahok-Djarot. Begitulah Pilkada kali ini telah menimbulkan riak-riak kesolidan didalam tubuh partai politik.
Pilkada dan Jumlah Putaran
Pesta demokrasi warga DKI Jakarta bulan Februari 2017 mendatang, kelihatannya akan semakin seru, karena setiap pasangan calon dengan mesin partai politiknya akan berjuang keras untuk mendapatkan suara dari seluruh elemen masyarakat. Meski belum masuk jadwal kampanye, karena sesuai tahapan Pilkada DKI Jakarta, kampanye akan dimulai 28 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017, namun kita lihat di televisi, semua calon sudah mulai menunjukkan eksistensinya melalui beberapa kegiatan yang dikemas untuk merebut hati masyarakat. Atau kita cermati di media sosial, sudah banyak postingan yang sudah mengarah kearah “kampanye”. Dan itu masih bisa ditolerir oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, karena berdasarkan peraturan perundangan, yang disebut kampanye adalah pasangan calon atau tim pendukung secara jelas mengajak untuk memilih pasangan calon serta menjabarkan visi dan misi dari pasangan calon. Kelemahan UU Pilkada tersebut, menjadi senjata bagi semua pasangan calon untuk melakukan kegiatan “kampanye terselubung” dan mencuri start guna menarik publik.
Dari ketiga bakal pasangan calon tersebut, akan bersaing untuk mendapatkan suara. Dan beberapa kalangan Lembaga Survai memprediksi bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran. Hal itu disebabkan, setiap pasangan calon bahkan pasangan calon sekuat Ahok-Djarot saja akan susah menang mutlak dan bisa menembus jumlah 50%+1 dari total pemilih, yakni sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2007. Apalagi saat-saat ini seperti yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bulan oktober baru-baru ini. Elektabilitas Ahok menurun dari 59,3% (Maret 2016) menjadi 31,1% (Oktober 2016). Jika keadaan ini terus berlangsung sampai menjelang tahapan kampanye Pilkada, maka dipastikan warga DKI Jakarta akan melakukan pemilihan pemimpinnya dengan dua putaran. Dan tentunya pesta demokrasi itu menjadi sangat mahal harganya, karena anggaran Pilkada 2012 saja mencapai 220 Milyar, untuk tahun 2017 ini KPUD menganggarkan biaya Pilkada 478 Milyar rupiah, termasuk jika Pilkada harus dua putaran.
Apapun keadaanya, sebagai warga yang baik dan mendambakan proses demokrasi yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka disarankan bagi pemilih untuk mengikuti setiap tahapan Pilkada DKI Jakarta dengan lebih arif dan bijak. Jangan terpancing dengan segala macam black campaign, apalagi yang menyangkut isu SARA yang akan merusak tatanan kehidupan dan keharmonisan pertemanan ataupun persaudaraan. Dan bagi yang bekerja di birokrasi atau PNS, tetap junjung tinggi netralitas. Meski kita tahu, tidaklah mudah bagi birokrat/PNS bersikap netral, karena “sesuatu hal”.
Jadilah bagian sebagai pemilih yang cerdas, yakni memilih dengan berlandaskan kekuatan dan keyakinan hati. Kita percaya, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka janganlah Golput, karena satu suara anda akan mempunyai pengaruh bagi Provinsi DKI Jakarta lima tahun mendatang. (hrs)
